BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN MIGAS ?

Sahabat journal , hari ini kita tidak menulis dulu ya , karna udah lama juga tidak post curhatan hehehe.

Kali ini masih dalam kajian migas nih sobat , Semalam ada yg bilang ke saya. septian, dalam pengelolaan migas khususnya di Aceh Utara dan Lhokseumawe ada ngk peran pemerintah daerah acut / walkot disana. Disitu saya sadar bahwa ternyata pemerintah daerah belum mengambil peran yang maksimal. Terus saya jawab, kita itu punya BPMA ( badan pengelola migas Aceh ) untuk mengurusi . Dan setelah saya pikir2 iya juga ya, seharusnya pemerintah daerah lebih aktif supaya ada benefit nya pada masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe. Terutama dalam hal menyiapkan SDM yg mumpuni . Kalo benefitnya kebanyakan dirasakan oleh masyarakat luar kan disayangkan juga.

Sementara kalo mengandalkan BPMA sendiri kan bertanggung jawab langsung ke kemestrian ESDM , seharusnya pemerintah yang tingkat kabupaten dan kota di berikan peran lebih karena di atur pada PP nomor 23 tahun 2015 . Sebagai turunan dari undang undang  nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh . Dan pada pasal 160 nya menyebutkan bahwa migas yg ada di Aceh di kelola secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kalo kebanyakan fungsinya itu diambil oleh pemerintah pusat maka gimana donk dengan tindak lanjutnya . Waduh waduh 🤕

Ini masalah besar sih kalo menurut gw, kalo gw mau kritik takutya di pecat pula gw jadi duta migas padahal disitu kan banyak benefit juga wkkwkwkkw ( becanda )😁 , kalo di diamin kasihan juga masyarakat sekitar yang berada di lingkungan migas.

Bagi sobat septianJOURNAL yang ingin berdiskusi lebih lanjut silahkan DM ane yop, biar masuk grup diskusi dan membahas seputar migas.  Via wa : 082267778824

Kali aja ada ide ide kreatif yang bisa di ambil dari sahabat semua nya .

Thanks....😁

Pict by Instagram