MIGAS : BUKTI KEMANDIRIAN ENERGI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 4.0
Pada 23 Januari 2019, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terba- tas tentang Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan inisiatif DPR. Inisiatif penting ini melibatkan seluruh spektrum politik di Tanah Air yang harus mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang dan bukan kepentingan politik jangka pendek. Sektor energi adalah sektor yang perlu dikelola secara profesional, terlepas dari politik dan politisasi. Tidak ada negara yang bisa tumbuh tanpa energi yang cukup. Kecukupan energi tak mungkin tercapai tanpa perencanaan dan kebijakan berorientasi jangka panjang serta diikuti implementasi yang konsisten untuk dapat menarik investasi yang dibutuhkan. Kebutuhan impor Migas adalah bagian sangat penting dari bauran energi Indonesia saat ini dan mendatang. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sudah mengasumsikan pertumbuhan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 15 kali lipat—dari 20,3 MTOE (setara juta ton minyak) di tahun 2015 menjadi 315